SijiAceh | Kota Langsa (Aceh) — Pertanyaan besar kini menggema di seantero Tanah Rencong: untuk apa sebenarnya rakyat Aceh memilih para wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) maupun di tingkat daerah? Jika setiap persoalan yang menyangkut hajat hidup dan kekayaan Aceh justru dibiarkan begitu saja tanpa perlawanan yang berarti, lalu apa gunanya kehadiran mereka di lembaga wakil rakyat?
Satu hal yang semakin terang benderang terlihat: partai politik yang seharusnya menjadi wadah memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh, justru lebih tampak berperan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Bukan untuk memperjuangkan hak-hak Aceh, melainkan untuk menindas dan menzalimi rakyat sendiri demi kepentingan kekuasaan di Jakarta.
Fungsi utama keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sejatinya adalah melakukan pengawasan, mengontrol setiap kebijakan dan kinerja pemerintahan pusat yang menyangkut wilayah Aceh. Termasuk menjaga agar kekayaan alam tanah ini tidak diambil seenaknya tanpa memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.
Namun lihatlah kenyataan yang terjadi saat ini. Kasus Blok Andaman, di mana minyak dan gas bumi Aceh disedot lewat pipa penyaluran yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga kerugian jatuh kepada pihak Aceh, tampaknya belum menyentuh kesadaran para wakil rakyat. Di mana suara lantang mereka? Di mana pembelaan mereka terhadap kekayaan rakyat yang lari begitu saja? Hening dan sepi, seolah-olah tidak ada yang terjadi.
Menyikapi hal tersebut, Aktivis LSM Bungong Lam Jaroe (BLJ), Muhammad Ali C, JB, menyampaikan pandangannya dengan tegas.
"Atas nama kesadaran dan keadilan, kami nyatakan: partai politik itu sejatinya hanyalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang bertugas menindas dan menzalimi rakyat Aceh. Mereka tidak menjadi wakil rakyat di sana, melainkan menjadi wakil kepentingan pusat yang mengabaikan hak-hak rakyat yang telah memilih mereka," tegas Muhammad Ali.
Pernyataan ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat Aceh agar semakin kritis melihat dinamika politik yang berjalan, dan mempertanyakan kembali kesetiaan para wakil rakyat yang telah dipilih. Apakah mereka benar-benar berdiri di atas kepentingan rakyat Aceh, atau sekadar menjadi alat yang dikendalikan dari jauh? Hanya masyarakat Aceh yang dapat menjawab.
(Team-Red)
0 Komentar