Aceh.Siji.or.id| Kota Langsa (Aceh), - Pendiri LSM Bungong Lam Jaroe (BLJ), "Zulfadli, S.Sos.I., MM", menyikapi secara mendalam pemberitaan yang beredar di media online (BungongLamJaro.com) terkait dugaan pengelolaan PDAM Tirta Kemuning Pemko Langsa yang diduga hanya bermodal saringan dan pompa saja dalam mengoperasikan perusahaan daerah tersebut. Minggu 30 Agustus 2026.
Pemberitaan itu disampaikan oleh pengamat sosial sekaligus mantan pejabat PDAM DKI Jakarta, "Zainal Abidin, M.Si", usai melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
Menyikapi hal tersebut, Zulfadli menilai bahwa apa yang terlihat di permukaan hanyalah satu dari sekian banyak indikator kejanggalan pengelolaan keuangan daerah.
"Hal ini bukan tidak mungkin terjadi karena uang daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru banyak disalahgunakan oleh tangan-tangan penguasa, baik itu legislatif maupun eksekutif, demi menutup dan membalikkan modal kampanye mereka di masa lalu," tegas Zulfadli.
Menurutnya, pola ini sangat terlihat jelas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemangku jabatan. Regulasi dan peraturan daerah kerap kali dibuat bukan untuk kepentingan masyarakat luas, melainkan untuk mengakomodasi kepentingan pribadi dan kelompok penguasa. Akibatnya, hampir seluruh perusahaan milik daerah senantiasa dirugikan dan tidak berkembang.
"Jangan hanya melihat PDAM saja. Coba diselusuri sumber-sumber pendapatan daerah lainnya — mulai dari pajak, retribusi parkir, pengutipan sampah, Baitul Mal, hingga berbagai pos pemasukan daerah lainnya. Besar kemungkinan hal yang sama juga terjadi di sana," tambahnya.
Zulfadli menyoroti ketiadaan transparansi publik terkait seluruh pemasukan yang masuk ke kas daerah. Tanpa keterbukaan informasi, sulit bagi masyarakat untuk mengetahui berapa uang yang masuk, ke mana perginya, dan untuk apa digunakan.
"Ketiadaan transparansi itu sendiri adalah tanda tanya besar. Tanpa keterbukaan, sangat memungkinkan terjadi praktik korupsi yang berjalan secara terorganisir, menyeluruh, dan terstruktur di setiap lini pengelolaan keuangan daerah," ujar pendiri LSM BLJ tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar seluruh elemen masyarakat dan pengawas independen turut mengawasi setiap rupiah uang rakyat, mulai dari pengelolaan PDAM hingga seluruh sumber pendapatan daerah, agar tidak terus-menerus menjadi lahan basah bagi para pemangku kepentingan yang hanya mementingkan diri sendiri.#
(Red)
0 Komentar